I.
PENDAHULUAN
a.
Latar Belakang
Rapat paripurna DPR RI, akhirnya
menyepakati penundaan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Dalam
keputusan alot melalui voting ini, DPR menyepakati penambahan ayat 6a dalam
Pasal 7 ayat 6 Undang-undang APBN 2012 yang melarang pemerintah menaikkan harga
BBM. Dalam pasal tambahan itu, pemerintah memungkinkan menaikkan
atau menurunkan harga bahan bakar minyak bila harga rata-rata minyak mentah
Indonesia (ICP) dalam kurun waktu enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan
hingga lebih dari 15 persen dari asumsi APBN-P 2012, sebesar US$105 per barel.
Artinya, pemerintah tak bisa menaikkan harga bahan bakar saat ini. Alasan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi demi menyelamatkan APBN yang terancam jebol ternyata tidak realistis. Pasalnya, defisit subsidi dapat ditutup dari sisa anggaran APBN yang tidak terserap (Sisa Anggaran Lebih/SAL).
Artinya, pemerintah tak bisa menaikkan harga bahan bakar saat ini. Alasan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi demi menyelamatkan APBN yang terancam jebol ternyata tidak realistis. Pasalnya, defisit subsidi dapat ditutup dari sisa anggaran APBN yang tidak terserap (Sisa Anggaran Lebih/SAL).
b.
Rumusan Masalah
Mengapa pemerintah dan partai pengusungnya, partai
Demokrat, ngotot menaikkan harga BBM per 1 April adalah dana subsidi BBM bisa
membesar dan membuat APBN jebol. Tetapi setelah adanya keputusan rapat
paripurna DPR yang memutuskan penundaan 6 bulan kenaikan harga BBM, pemerintah
ternyata bisa menerima.. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa APBN kita bisa bertahan
selama 6 bulan?? Bukankah kengototan pemerintah menaikkan BBM dalam waktu dekat
adalah karena ketakutan APBN kita jebol dan perekonomian terganggu?? Lalu
mengapa bisa bertahan selama 6 bulan??. Menarik untuk dilihat manuver apa yang dilakukan
oleh pemerintah dalam merespon hasil rapat paripurna yang tidak sesuai dengan
keinginannya. Akankah ada rencana pengalihan subsidi dari beberapa tempat ke
subsidi BBM?? Ataukah dana lain yang akan dikorbankan?? Ataukah pemerintah akan
mengutang??
c. Tujuan Penulisan
Dari penulisan makalah ini kami ingin memaparkan pendapat apakah dengan keputusannya BBM tidak jadi naik selama 6 bulan, APBN akankah
jebol atau tidak.
II.
ISI
Adapun yang dilakukan pemerintah, kita dapat melihat sebuah fakta yang sangat
jelas. Bahwa APBN kita masih kuat menahan gejolak harga minyak dunia selam 6
bulan. Jika ternyata harga minyak dunia tidak melewati batas yang ditetapkan
dalam pasal 7 ayat 6 a (15%), maka tahun ini bisa dipastikan harga BBM tidak
naik.
Jika menurut pemerintah kenaikan
beban subsidi BBM sebesar Rp55,1 triliun bisa dipenuhi (ditutup). Karenanya,
untuk menutup kebutuhan itu pemerintah bisa memperoleh dari berbagai sumber
diantaranya, SAL (Sisa Anggaran Lebih tahun sebelumnya) sebesar Rp51,0 triliun,
SBN (Surat Berharga Negara sebesar Rp25 triliun. Selain itu bisa dipenuhi dari
PDN (Penerimaan Dalam Negeri) dari kenaikan Migas sebesar Rp46,8 triliun dan
Netto utang/non utang Rp11,2 triliun. Sehingga total dana tersedia dari 4
sumber tersebur sebesar Rp134 triliun.
Jika dalam RAPBNP 2012 lifting
minyak 930 KB/hari, ICP 105 Dollar AS/barel, subsidi listrik maksimal 90
trilliun Rupiah, SAL 30 triliun Rupiah digunakan semua, dan harga BBM
bersubsidi tetap 4500 Rupiah /liter, semua belanja tetap seperti APBN
2012 maka APBNP 2012 tidak akan jebol ," kata Anggota Komisi XI DPR.
Sadar bahkan mempertanyakan apa
dasar penetapan harga 105 Dollar AS
pada APBN 2012. Padahal dalam APBN 2011 saja, asumsi harga ICP 95
Dollar AS/barel, sementara realisasi harga ICP mencapai 112 Dollar
AS/barel. Dimana rencana lifting minyak 950 ribu per barel per hari, sedangkan realisasi hanya mencapai 900 ribu barel per hari.
pada APBN 2012. Padahal dalam APBN 2011 saja, asumsi harga ICP 95
Dollar AS/barel, sementara realisasi harga ICP mencapai 112 Dollar
AS/barel. Dimana rencana lifting minyak 950 ribu per barel per hari, sedangkan realisasi hanya mencapai 900 ribu barel per hari.
"Terjadi selisih harga ICP
sebesar 17 Dollar AS per barel dan selisih realisasi sebesar 50.000
barel/ per hari, artinya terjadi beban subsidi bertambah sekitar 70 trilliun
Rupiah. Namun APBN 2011 tetap sehat," jelasnya.
Menurut Sadar APBN 2012 ini baru
berjalan 2 bulan dan pemerintah mengajukan rencana APBN-P. Karena asumsi awal
harga ICP 90 Dollar AS per barel dan diperkirakan realisasi harga ICP
mencapai 105 Dollar AS per barel. Asumsi awal lifting 950 ribu
barel per hari dan diperkirakan hanya mencapai 930 ribu barel per hari. Sudah tentu akan terjadi penambahan beban subsidi.
harga ICP 90 Dollar AS per barel dan diperkirakan realisasi harga ICP
mencapai 105 Dollar AS per barel. Asumsi awal lifting 950 ribu
barel per hari dan diperkirakan hanya mencapai 930 ribu barel per hari. Sudah tentu akan terjadi penambahan beban subsidi.
"Pengalaman APBN 2012, BBM
bersubdisi tak perlu naik," jelas dia.
Karena itu, dia meminta pemerintah menghitung dengan
skenario ICP 105 Dollar AS per barel, lifting 930 ribu, subsidi listrik maksimal 90 trilliun Rupiah, harga BBM bersubsidi tetap 4.500 Rupiah/liter, SAL 2011 sebesar 30 triliun Rupiah digunakan semua, dan
belanja lainnya tetap.
Karena itu, dia meminta pemerintah menghitung dengan
skenario ICP 105 Dollar AS per barel, lifting 930 ribu, subsidi listrik maksimal 90 trilliun Rupiah, harga BBM bersubsidi tetap 4.500 Rupiah/liter, SAL 2011 sebesar 30 triliun Rupiah digunakan semua, dan
belanja lainnya tetap.
Lebih lanjut Sadar menambahkan
agar pemerintah jujur dalam menyampaikan data-data.
"Kami minta pemerintah jujur
kepada rakyat. Apa alasan sebenarnya dari kengototan pemerintah untuk menaikan
harga BBM tersebut. Karena waktu dan sejarah akan mencatat serta
membuktikannya," terangnya.
Dia melihat, masih banyak potensi
sumber daya yang bisa digenjot untuk memperkuat APBN. Misalnya dengan
mengoptimalkan penerimaan sektor perpajakan. Namun masalahnya, selama 4 tahun
sektor penerimaan pajak tidak pernah tercapai 100 persen.
"Yang mengejutkan, pemerintah
bukannya memperbaiki kelemahan ini. Tapi kok malah diturunkan targetnya,"
ujarnya dengan nada tanya.
Sementara itu di sisi lain dari
PNBP, harga Migas yang naik, tapi mengapa penerimaan SDA Migas turun dari 45.79
triliun Rupiah menjadi 39.70 triliun Rupiah. Tentu ini sangat tidak masuk akal.
Berdasarkan catatan Badan Pusat
Statistik(BPS) pendapatan rata-rata penduduk Indonesia menurut BPS adalah 30
juta Rupiah per tahun. Ternyata jumlah penduduk yang berpendapatan diatas 30
Juta Rupiah per tahun hanya mencapai 12 juta orang.
III.
PENUTUP
a. kesimpulan
APBN tidak akan jebol meskipun BBM tidak naik, karena negara
memperoleh pendapatan negara dari Migas(PPH migas, Penerimaan SDA minyak bumi)
kurang lebih Rp 0 triliun. Apabila pertambahan tersebut ditambah dengan
penerimaan pendapatan lain seperti pajak perdagangan internasional mencapai Rp4
triliun dan hasil penghematan anggaran kementerian atau lembaga sebesar Rp18
triliun, maka sudah lebih dari cukup untuk membiayai subsidi BBM sehingga
kenaikan harga BBM tidak perlu terjadi. Yang harus menjadi pusat perhatian kita
adalah sampai kapan kondisi bangsa kita seperti ini terus?? Kebijakan penting
demi rakyat terus tidak menentu. Bisakah negara ini mandiri dan tidak
tergantung oleh mekanisme pasar?? Bahkan menjadi penentu harga pasar??
Entahlah, kalau saja kita semua punya impian yang sama. Negara mandiri dan
negara yang berdaulat. Gejala revolusi sosial sudah nampak. Berbagai aksi penolakan
sudah secara lantang dan tegas mengecam rencana kebijakan pemerintah yang
justru menjadi ancaman ambruknya fondasi ekonomi bangsa. Segala perdebatan
sudah diulas oleh semua pihak. Jika pemerintah memaksa menaikkan BBM, maka sama
saja pemerintah menentang kehendak rakyat, melanggar konstitusi dan mau tidak
mau harus berhadapan dengan rakyatnya sendiri,”
DAFTAR PUSTAKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar