tugas softskill ( pengertian hukum dan hukum ekonomi)

Pengertian Hukum & Hukum Ekonomi

I. Pengertian Hukum
            Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih.

II. Tujuan Hukum
            Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi.

III. Kodifikasi Hukum

Kodifikasi hukum adalah pembukuan secara lengkap dan sistematis tentang hukum tertentu. Yang menyebabkan timbulnya kodifikasi hukum ialah tidak adanya kesatuan dan kepastian hukum (di Perancis).
 Dari segi bentuknya, hukum dapat dibedakan atas:
a). Hukum Tertulis (statute law, written law), yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan-peraturan.
b). Hukum Tak Tertulis (unstatutery law, unwritten law), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (hukum kebiasaan).

- Unsur-unsur dari suatu kodifikasi:
a. Jenis-jenis hukum tertentu                                       c. lengkap
b. Sistematis

-  Tujuan Kodifikasi Hukum tertulis untuk memperoleh:
a. Kepastian hukum
b. Penyederhanaan hukum
c. Kesatuan hukum 

IV. Pengertian Ekonomi & Hukum Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.
Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perkonomian.Sunaryati Hartono mengatakan bahwa ekonomi adalah penjabaran hukumum ekonomi pembangunan dan sosial,hukum ekonomi tersabut mempunyai 2 aspek , Aspek pengaturan usaha pembangunan ekonomi dan Aspek pengaturan usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata diantara seluruh lapisan masyarakat.

Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
http://www.pustakasekolah.com/fungsi-dan-tujuan-hukum.html
http://bowolampard8.blogspot.com/2011/08/sumber-hukum.html
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/03/kodifikasi-hukum-8/
http://id.wikipedia.org/wiki/Norma_hukum
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/03/pengertian-hukum-hukum-ekonomi-serta-subjek-dan-objek-hukum/ 

Diposting oleh : amelia selviani on rabu 01 mei 2013

Tugas softskill ekonomi koperasi

“Sistem Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi”

Menurut UU No.25 tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33,badan usaha yang paling sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa indonesia adalah koperasi.dalam hal ini Hatta menawarkan pembangunan ekonomi kerakyatan berupa koperasi menjadi soko guru perekonomian di indonesia. Program ini memberikan proteksi terhadap kegiatan bisnis “usaha kecil” kalangan pribumi terutama di sektor perdagangan barang kebutuhan nasional. Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992. Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha).

Ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara,sifat, dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim dipedesaan.Ekonomi Kerakyatan dalam arti yang lebih luas mencakup kehidupan petani, nelayan, pedagangan asongan, tukang ojek dan pedagang kaki lima, yang kepentingan-kepentingan ekonominya selalu dapat lebih mudah dibantu atau diperjuangkan melalui koperasi. Kepentingan-kepentingan ekonomi rakyat seperti inilah yang kurang mendapat perhatian oleh pengambil kebijakan ekonomi. Ekonomi rakyat seperti ini dapat dikategorikan sebagai bisnis tetapi sesunguhnya merupakan kegiatan hidup sehari-hari yang sama sekali bukan kegiatan bisnis yang mengejar untung.
Hal ini dibuktikan dari kehidupan rakyat kecil makin berat karena penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Produksi pangan rakyat merosot dan timbul kelaparan di berbagai tempat. Dengan demikian kalau konsep Ekonomi kerakyatan ini benar-benar bangkit maka secara otomatis mata pencaharian sebagian besar rakyat memiliki daya tahan tinggi terhadap ancaman dan goncangan-goncangan harga internasional. Pada saat terjadi depresi dimana lemahnya bangkitan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Ekonomi kerakyatan telah menjadi katup pengaman bagi usaha sektor informal,usaha kecil, atau industri kecil dan terutama dalam hal menjaga kelangsungan denyut nadi kegiatan ekonomi masyarakat dan juga sebagai penyedia lapangan kerja alternatif bagi ledakan pengangguran akibat krisis ekonomi. Terbukti dapat dirasakan dalam kehidupan ekonomi bangsa dewasa ini. Kendati secara ekonomi indonesia sebagai suatu negara bisa dibilang telah “bangkrut”. Namun, dalam realitanya kegiatan ekonomi masyarakat masih terus berjalan. Begitu pula perannya sebagai penyedia lapangan kerja alternatif, ditunjukan oleh data terakhir bahwa sektor ekonomi kerakyatan memberikan andil besar dengan kemampuannya menampung 87% angkatan kerja di perkotaan yang sebelumnya terserap diberbagai perusahaan dan industri besar.

Kini Wadah koperasi yang di bentuk di kampung-kampung merupakan sebuah wadah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat terutama yang dikampung dapat diperkuat melalui wadah Koperasi. Wadah koperasi ini mempunyai peran yang sangat besar dalam membuka kesempatan dan peluang usaha masyarakat di kampung, selain sebagai agen pendistribusian hasil-hasil produk masyarakat, dan media penyedia barang-barang konsumsi. Wadah ini juga sebagai sebuah kegiatan produksi dan konsumsi yang apabila dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, tetapi melalui organisasi koperasi yang menerima tugas dari anggota untuk memperjuangkannya dapat berhasil.
Ekonomi Rakyat adalah usaha ekonomi yang tegas tidak mengejar keuntungan tunai, tetapi dilaksanakan hanya untuk memperoleh pendapatan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan-kebutuhan keluarga lain dalam arti luas, yang semuanya mendesak dipenuhi dalam rangka merubah pola kultural masyarakat untuk berpikir secara produktif dan pada akhirnya ekonomi masyarakat dapat bangkit dan tersedia sebuah wadah koperasi yang sangat membantu perekonomian masyarakatnya.

SUMBER : http://nikinich.blogspot.com/2011/10/artikel-sistem-ekonomi-kerakyatan.html

Dampak kerugian korupsi bagi negara

I   PENDAHULUAN

a.       Latar belakang

Korupsi di Indonesia memang telah merajalela bagai gurita. Korupsi telah ‘biasa’ dilakukan dari tingkat aparat paling redah, Ketua RT, hingga pejabat tinggi negara. Pada 2011 terdapat 436 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1.053 orang. Potensi kerugian negara akibat korupsi ini adalah Rp2,169 triliun. Yang menarik, kebanyakan pelaku korupsi ini memiliki latar belakang pegawai negeri sipil (PNS). Tersangka berlatar belakang pegawai negeri menempati urutan teratas dengan jumlah 239 orang. Diikuti oleh direktur atau pimpinan perusahaan swasta dengan 190 orang, serta anggota DPR/DPRD berjumlah 99 orang.

Korupsi ternyata bukan monopoli elite partai atau penguasa. Di negeri ini semangat mencuri uang negara telah dipraktikkan generasi muda di kalangan birokrasi. Telah terjadi regenerasi koruptor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan baru-baru ini menemukan sekitar 1.800 rekening bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah milik PNS. Para pemilik rekening itu berusia sangat muda, yakni antara 28 hingga 38 tahun. Dalam kepangkatan, mereka ialah para pegawai golongan II hingga IV.

b.      Rumusan masalah

Indonesia Corruption Watch (ICW) Rabu (19/07/06) kemarin, memaparkan hasil kajiannya tentang korupsi di Indonesia selama Januari hingga Juni 2006. Selama 6 bulan, kerugian negara akibat korupsi mencapai hampir 11 triliun rupiah.   Korupsi terbesar dilakukan Sekneg dengan kerugian negara mencapai 1,9 triliun rupiah. Sementara itu sektor yang banyak timbul kasus korupsi adalah sektor pertanahan dan APBD. Sedangkan lembaga negara yang banyak terjadi korupsi adalah Pemda, DPRD dan BUMN dan BUMD.

ICW berharap kepolisian, kejaksaan dan aparat pemberantas korupsi lainnya untuk serius menangani korupsi dengan target mengembalikan uang negara dan menghukum pelakunya. Tingginya kerugian negara dari sektor investasi pemerintah, salah satunya karena investasi pemerintah di bidang pendidikan terbukti merupakan kasus korupsi terbanyak sepanjang tahun 2011. Tingginya korupsi di bidang pendidikan merupakan hal baru karena pada tahun 2010, korupsi tertinggi berasal dari infrastuktur, diikuti sektor keuangan, kemudian pendidikan.

c.       Tujuan penulisan

Dari penulisan ini kami ingin memaparkan berapa kerugian nominal Negara akibat adanya tindakan korupsi oleh para petinggi Negara yang dimasukan ke dalam kantong pribadi mereka masing-masing.

II. ISI

 Indonesia Corruption Watch (ICW) hari ini mengumumkan Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011. Laporan ini disusun sebagai evaluasi kinerja aparat penegak hukum (APH) dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Dalam laporan ICW terdapat tiga besar sektor yang paling merugikan negara akibat korupsi. Pertama, sektor investasi pemerintah, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 439 miliar. Kedua, sektor keuangan daerah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 417,4 miliar. Ketiga, sektor sosial kemasyarakatan, yakni korupsi yang kasusnya berkaitan dengan dana-dana bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat, yang diperkirakan mencapai Rp 299 miliar. Menurut ICW, sektor pendidikan dengan angka kejadian korupsi paling tinggi perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Penting bagi jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas-dinas pendidikan di daerah, BPK atau BPKP, serta aparat penegak hukum untuk mengawasi penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran pendidikan.

Selain itu, kerugian negara tertinggi berdasarkan tempat terjadinya korupsi atau berdasarkan lembaga yakni berasal dari semua lembaga dalam jajaran pemerintah kabupaten (pemkab) dengan jumlah 264 kasus. Selanjutnya, kelembagaan dalam naungan pemerintah kota (pemkot) dengan jumlah 56 kasus, dan terakhir dalam jajaran pemerintah provinsi (pemprov) dengan jumlah 23 kasus. Kerugian negara akibat korupsi di lingkungan pemkab mencapai Rp 657,7 miliar, lembaga BUMN Rp 249,4 miliar, dan pemkot Rp 88,1 miliar. Untuk itu, ICW merekomendasikan agar APH menghentikan penggunaan dana bansos dan hibah untuk kepentingan pemenangan pilkada oleh kandidat yang berposisi petahana. Adapun Kementerian Dalam Negeri harus menggunakan wewenang dan otoritasnya untuk melarang penggunaan dana bansos atau hibah menjelang pilkada sehingga membuat APBD lebih efektif dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan daerah dibandingkan harus dipakai sebagai alat politik bagi petahana dalam mobilitas suara pemilih.

Fenomena itu juga terjadi di seluruh Indonesia dan banyak dilakukan bendaharawan proyek APBN dan APBD. Modusnya ialah para bendaharawan proyek itu mentransfer uang negara ke rekening pribadi, bahkan ke rekening istri dan anak-anak mereka. Transfer biasanya dilakukan menjelang berakhirnya tahun anggaran, yakni pada tanggal belasan di bulan Desember. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menjelaskan uang miliaran rupiah dalam rekening PNS merupakan titipan proyek kementerian untuk mencegah pemotongan anggaran di tahun berikutnya. Apa pun alasan di balik pemindahan itu, jelas telah terjadi penyalahgunaan. Tidak ada aturan yang membenarkan menyimpan uang negara di dalam rekening pribadi. Penyimpanan seperti itu adalah tindakan kriminal.

Dalam hal ini, PPATK tidak boleh setengah-setengah menindaklanjuti temuan itu. Mereka seharusnya segera menyerahkan data rekening yang mencurigakan kepada aparatur penegak hukum, termasuk KPK. Kepolisian, kejaksaan, apalagi KPK, harus menggunakan asas pembuktian terbalik dalam mengusut rekening-rekening PNS muda yang mencurigakan itu. Mereka layak diperiksa dan diminta membuktikan asal usul uang dalam rekening mereka. Bila kepemilikan tidak bisa dibuktikan asal usulnya secara sah dan fair, uang harus disita untuk negara. Apalagi Indonesia memiliki undang-undang tentang pencucian uang, yang jarang dipakai aparatur penegak hukum dalam menjerat koruptor. Menurut undang-undang itu, siapa saja yang menerima aliran dana dari seorang koruptor harus dihukum. Bila undang-undang itu dipakai, akan banyak sekali yang masuk penjara. Menggunakan undang-undang pencucian uang harus menjadi senjata bagi pimpinan KPK yang baru untuk memberantas korupsi yang makin mewabah. Dengan undang-undang itu, para politikus yang kecipratan uang dari tersangka korupsi harus masuk bui.

Menurut peneliti ICW, Agus Sunaryanto, hal ini konsisten dengan yang terjadi pada 2010, meski pun jumlahnya untuk tahun ini menurun. Di 2010 ada 336 PNS yang terlibat kasus korupsi. Temuan ini mengkonfirmasi penelusuran PPATK tentang maraknya rekening gendut PNS muda di berbagai daerah. Hal ini, menunjukkan kegagalan pengawas internal pemerintah pusat dan daerah seperti Bawasda dan Irjen dalam mengantisipasi berbagai bentuk penyimpangan.

III. PENUTUP

a.       Kesimpulan

Terpilihnya pemimpin baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyimpan optimisme sekaligus pesimisme. Optimisme muncul karena terpilihnya Abraham Samad sebagai Ketua KPK merupakan kemenangan fraksi-fraksi di DPR yang menginginkan pengusutan tuntas perkara bailout Bank Century, dugaan korupsi proyek Hambalang, serta korupsi Wisma Atlet. Melihat korupsi yang marak itu, KPK, kejaksaan dan kepolisian harus bertindak lebih galak ! Jika tidak, maka koruptor bakal kian bebas bergerak, dan negeri ini bisa bangkrut. Pemberantasan korupsi lebih baik difokuskan ke pembersihan penegak hukum yang telah terinfeksi korupsi. Sebab semua kasus korupsi bermuara pada pemeriksaan dan penghukumannya ada di penegak hukum

SUMBER

http://www.indosiar.com/fokus/negara-dirugikan-11-triliun-akibat-korupsi_53252.html

http://nasional.kompas.com/read/2012/02/05/23125634/Tiga.Besar.Sektor.yang.Rugikan.Negara.akibat.Korupsi

http://faktapos.com/ekonomi_bisnis/14122/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-295-t

http://www.citizenjurnalism.com/hot-topics/akibat-korupsi-negara-rugi-rp-2169-triliun/

http://news.detik.com/read/2012/01/19/183035/1820393/10/pemberantasan-korupsi-tahun-2012-diprediksi-tidak-alami-perubahan

Apakah BBM akan naik setelah Enam bulan

   

I.                   PENDAHULUAN

               

a.      Latar Belakang

Rapat paripurna DPR RI, akhirnya menyepakati penundaan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Dalam keputusan alot melalui voting ini, DPR menyepakati penambahan ayat 6a dalam Pasal 7 ayat 6 Undang-undang APBN 2012 yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM. Dalam pasal tambahan itu, pemerintah memungkinkan menaikkan atau menurunkan harga bahan bakar minyak bila harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam kurun waktu enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan hingga lebih dari 15 persen dari asumsi APBN-P 2012, sebesar US$105 per barel.
Artinya, pemerintah tak bisa menaikkan harga bahan bakar saat ini. Alasan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi demi menyelamatkan APBN yang terancam jebol ternyata tidak realistis. Pasalnya, defisit subsidi dapat ditutup dari sisa anggaran APBN yang tidak terserap (Sisa Anggaran Lebih/SAL).

b.      Rumusan Masalah

Mengapa pemerintah dan partai pengusungnya, partai Demokrat, ngotot menaikkan harga BBM per 1 April adalah dana subsidi BBM bisa membesar dan membuat APBN jebol. Tetapi setelah adanya keputusan rapat paripurna DPR yang memutuskan penundaan 6 bulan kenaikan harga BBM, pemerintah ternyata bisa menerima.. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa APBN kita bisa bertahan selama 6 bulan?? Bukankah kengototan pemerintah menaikkan BBM dalam waktu dekat adalah karena ketakutan APBN kita jebol dan perekonomian terganggu?? Lalu mengapa bisa bertahan selama 6 bulan??. Menarik untuk dilihat manuver apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam merespon hasil rapat paripurna yang tidak sesuai dengan keinginannya. Akankah ada rencana pengalihan subsidi dari beberapa tempat ke subsidi BBM?? Ataukah dana lain yang akan dikorbankan?? Ataukah pemerintah akan mengutang??

c.  Tujuan Penulisan

Dari penulisan makalah ini kami ingin memaparkan pendapat apakah dengan keputusannya BBM tidak jadi naik selama 6 bulan, APBN akankah jebol atau tidak.

II.                ISI

Adapun yang dilakukan pemerintah, kita dapat melihat sebuah fakta yang sangat jelas. Bahwa APBN kita masih kuat menahan gejolak harga minyak dunia selam 6 bulan. Jika ternyata harga minyak dunia tidak melewati batas yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 6 a (15%), maka tahun ini bisa dipastikan harga BBM tidak naik.

Jika menurut pemerintah kenaikan beban subsidi BBM sebesar Rp55,1 triliun bisa dipenuhi (ditutup). Karenanya, untuk menutup kebutuhan itu pemerintah bisa memperoleh dari berbagai sumber diantaranya, SAL (Sisa Anggaran Lebih tahun sebelumnya) sebesar Rp51,0 triliun, SBN (Surat Berharga Negara sebesar Rp25 triliun. Selain itu bisa dipenuhi dari PDN (Penerimaan Dalam Negeri) dari kenaikan Migas sebesar Rp46,8 triliun dan Netto utang/non utang Rp11,2 triliun. Sehingga total dana tersedia dari 4 sumber tersebur sebesar Rp134 triliun.

Jika dalam RAPBNP 2012 lifting minyak 930 KB/hari, ICP 105 Dollar AS/barel, subsidi listrik maksimal 90 trilliun Rupiah, SAL 30 triliun Rupiah digunakan semua, dan harga BBM bersubsidi tetap  4500 Rupiah /liter, semua belanja tetap seperti APBN 2012 maka APBNP 2012 tidak akan jebol ," kata Anggota Komisi XI DPR.

Sadar bahkan mempertanyakan apa dasar penetapan harga 105 Dollar AS
pada APBN 2012. Padahal dalam APBN 2011 saja, asumsi harga ICP 95
Dollar AS/barel, sementara realisasi harga ICP mencapai 112 Dollar
AS/barel.  Dimana rencana lifting minyak 950 ribu per barel per hari, sedangkan realisasi hanya mencapai 900 ribu barel per hari.

"Terjadi selisih harga ICP sebesar 17 Dollar AS per barel  dan selisih realisasi sebesar 50.000 barel/ per hari, artinya terjadi beban subsidi bertambah sekitar 70 trilliun Rupiah. Namun APBN 2011 tetap sehat," jelasnya.

Menurut Sadar APBN 2012 ini baru berjalan 2 bulan dan pemerintah mengajukan rencana APBN-P. Karena asumsi awal
harga ICP 90 Dollar AS per barel dan diperkirakan realisasi harga ICP
mencapai 105 Dollar AS per barel. Asumsi awal lifting 950 ribu
barel per hari dan diperkirakan hanya mencapai 930 ribu barel per hari. Sudah tentu akan terjadi penambahan beban subsidi.

"Pengalaman APBN 2012, BBM bersubdisi tak perlu naik," jelas dia.
Karena itu, dia meminta pemerintah menghitung dengan
skenario ICP 105 Dollar AS per barel, lifting 930 ribu, subsidi listrik maksimal 90 trilliun Rupiah, harga BBM bersubsidi tetap 4.500 Rupiah/liter, SAL 2011 sebesar 30 triliun Rupiah digunakan semua, dan
belanja lainnya tetap.

Lebih lanjut Sadar menambahkan agar pemerintah jujur dalam menyampaikan data-data.

"Kami minta pemerintah jujur kepada rakyat. Apa alasan sebenarnya dari kengototan pemerintah untuk menaikan harga BBM tersebut. Karena waktu dan sejarah akan mencatat serta membuktikannya," terangnya.

Dia melihat, masih banyak potensi sumber daya yang bisa digenjot untuk memperkuat APBN. Misalnya dengan mengoptimalkan penerimaan sektor perpajakan. Namun masalahnya, selama 4 tahun sektor penerimaan pajak tidak pernah tercapai 100 persen.

"Yang mengejutkan, pemerintah bukannya memperbaiki kelemahan ini. Tapi kok malah diturunkan targetnya," ujarnya dengan nada tanya.

Sementara itu di sisi lain dari PNBP, harga Migas yang naik, tapi mengapa penerimaan SDA Migas turun dari 45.79 triliun Rupiah menjadi 39.70 triliun Rupiah. Tentu ini sangat tidak masuk akal.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik(BPS) pendapatan rata-rata penduduk Indonesia menurut BPS adalah 30 juta Rupiah per tahun. Ternyata jumlah penduduk yang berpendapatan diatas 30 Juta Rupiah per tahun hanya mencapai 12 juta orang.

III.             PENUTUP

a. kesimpulan

APBN tidak akan jebol meskipun BBM tidak naik, karena negara memperoleh pendapatan negara dari Migas(PPH migas, Penerimaan SDA minyak bumi) kurang lebih Rp 0 triliun. Apabila pertambahan tersebut ditambah dengan penerimaan pendapatan lain seperti pajak perdagangan internasional mencapai Rp4 triliun dan hasil penghematan anggaran kementerian atau lembaga sebesar Rp18 triliun, maka sudah lebih dari cukup untuk membiayai subsidi BBM sehingga kenaikan harga BBM tidak perlu terjadi. Yang harus menjadi pusat perhatian kita adalah sampai kapan kondisi bangsa kita seperti ini terus?? Kebijakan penting demi rakyat terus tidak menentu. Bisakah negara ini mandiri dan tidak tergantung oleh mekanisme pasar?? Bahkan menjadi penentu harga pasar?? Entahlah, kalau saja kita semua punya impian yang sama. Negara mandiri dan negara yang berdaulat. Gejala revolusi sosial sudah nampak. Berbagai aksi penolakan sudah secara lantang dan tegas mengecam rencana kebijakan pemerintah yang justru menjadi ancaman ambruknya fondasi ekonomi bangsa. Segala perdebatan sudah diulas oleh semua pihak. Jika pemerintah memaksa menaikkan BBM, maka sama saja pemerintah menentang kehendak rakyat, melanggar konstitusi dan mau tidak mau harus berhadapan dengan rakyatnya sendiri,”

DAFTAR PUSTAKA

http://www.balikpapanpos.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=72092

http://birokrasi.kompasiana.com/2012/03/31/bbm-tidak-jadi-naik-apbn-akankah-jebol/

http://politik.vivanews.com/news/read/300437-ekonom--bbm-naik--ekonomi-stagnan-6-bulan

www.tribunnews.com › Nasional › Politik

www.tribunnews.com › Nasional › Umum

http://economy.okezone.com/read/2012/03/17/20/594911/apbn-takkan-jebol-meski-bbm-tak-naik

Arti GDB sebagai iIndonesiandikator kemakmuran ekonomi

1.       Terangkan arti GDB sebagai indikator kemakmuran ekonomi dengan segala kekuatan dan kelemahannya dalam perkembangan perekonomian indonesia selama ini

Jawab : Gross Domestic Product (GDP) adalah penghitungan yang digunakan oleh suatu negara sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasionalnya, tetapi pada dasarnya GDP mengukur seluruh volume produksi dari suatu wilayah (negara) secara geografis.
GDP artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat. GDP digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan perekonomian sebuah negara. Namun demikian GDP seringkali dikritik karena tidak mencantumkan transaksi ekonomi pada level bawah .Dalam forex trading GDP merupakan salah satu indikator penting yang dapat memicu volatilitas harga terutama untuk Core GDP. Dalam skala A sampai E dengan A adalah sangat penting dan E tidak penting sama sekali, GDP merupakan indikator berskala B yang dapat menyebabkan perubahan volatilitas mata uang.  

GDP dirilis per kuarter, dan angka data ini menunjukkan persentase pertumbuhan dari kuarter sebelumnya. Laporan GDP terbagi dalam 3 rilis: 1) advanced – rilis pertama; 2) preliminary – revisi pertama; dan 3) final – revisi kedua dan terakhir. Revisi-revisi inilah yang biasanya berdampak signifikan bagi market.

Jika GDP (persentase)  naik dibandingkan dengan data pada periode sebelumnya maka nilai mata uang negara yang bersangkutan cenderung mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena GDP menggambarkan nilai seluruh transaksi suatu negara secara umum. Jika siklus transaksi perekonomian stabil maka dapat dipastikan perekonomian akan berjalan dengan lancar. Sentimen positif ini dapat memicu kenaikan nilai mata uang lokal.

Perhatikan juga Core GDP yaitu GDP yang telah dikoreksi dengan memasukkan faktor inflasi didalamnya.

Manfaat GDB :

1)      Dapat mengetahui dengan segera apakah perekonomian mengalami pertumbuhan atau tidak.

2)      Menghitung perubahan harga.

Keterbatasan GDB  :

1)      Perhitungan GDB dan analisis kemakmuran.

2)      Perhitungan dan masalah kesejahteraan.

3)      GDB perkapita dan masalah produksi.

2.       Apa yang dimaksud pendapatan nasional

Jawab : Salah satu indikator perekonomian suatu negara yang sangat penting adalah yang disebut dengan pendapatan nasional.pendapatan nasional dapat di artikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi,pengeluaran,ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku /sektor ekonomi dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu.

Pendapatan nasional sering dipergunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal:

·         Menentukkan laju tingkat perkembangan /pertumbuhan perekonomian suatu negara

·         Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya

·         Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan negara lain nya

Meskipun demekian tidak semua ahli ekonomi setuju jika hanya pendapatan perkapita saja yang dijadikan ukuran kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara.adapun kritik tersebut diantaranya :

·         Ada faktor-faktor lain diluar pendapatan yang akan berpengaruh pada tingkat kemakmuran dan kesejahteraan.

·         Kesejahteraan masyarakat masih sering bersifat subjektif .tiap orang mempunyai pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur kesejahteraannya pun berbeda.

Beberapa tokoh ekonomi yang memberikan masukan terhadap ukuran –ukuran kemakmuran dan kesejahteraan diantaranya adalah:

Dudley seers mengemukakan ,bahwa paling tidak ada 3 masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam mengukur tingkat pembangunan suatu negara .3 masalah tersebut adalah:

·         Tingkat kemiskinan

·         Tingkat penggangguran

·         Tingkat ketimpangan di berbagai bidang

J.l. tamba,berpendapat bahwa ada 4 hal sebagai dasar untuk mengukur perekonomian dan kemakmuran di indonesia.4 hal tersebut adalah:

1.       Kesehatan dan keamanan

2.       Pendidikan keahlian dan standar hidup

3.       Pendapatan

4.       Permukiman

Hendra es mara,lebih memilih 3 komponen yang ia anggap perlu diperhatikan dalam rangka mengukur kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara,yakni:

1.       Penduduk dan kesempatan kerja

2.       Pertumbuhan ekonomi

3.       Pemerataan dan kesejahteraan masyarakat

Tugas ke dua

1.       Jelaskan cara penghitungan pendapapatan nasional dengan pendekatan produksi (GDP), beri contohnya

Y = (PXQ)1 + (PXQ)2 +.....(PXQ)n

Jawab : Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).

Dengan rumus  

Ket:

Y = Pendapatan Nasional

P = harga

Q = kuantitas